Skip to main content

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) merupakan sistem pembayaran pajak penghasilan secara angsuran.

Adapun tujuan dari PPh Pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

PPh Pasal 25 harus dibayarkan oleh orang yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai PPh Pasal 25 berupa angsuran tiap bulannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, baik dalam menyetor maupun melapor, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Biaya dan Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, dan dikurangi dengan:

  • Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23–serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22.
  • Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajam masa setahun.

Berdasarkan tarif biaya, terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT), yaitu orang yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa–dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing2 tempat usaha.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT), yaitu orang pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPPT = penghasilan kena pajak (PKP) x tarif PPh 17 ayat 1 huruf a UU PPh (12 bulan).
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x